Tokoh senior Papua Michael Manufandu mendukung keputusan pemerintah untuk tidak mengizinkan penggunaan pangkalan militer di wilayah Indonesia untuk operasi pesawat-pesawat militer asing.
Dihubungi dari Manokwari, Rabu, Michael Manufandu menyebut sangat riskan jika pangkalan militer di wilayah Indonesia dipergunakan juga untuk operasi pesawat-pesawat militer asing lantaran perihal itu bertentangan dengan konstitusi negara.
“Menteri Pertahanan sudah membantah buletin yang tidak betul itu. Demi kepentingan dan keselamatan negara maka tidak boleh sembarangan menggunakan plapangan terbang yang ada di Biak untuk aktivitas militer asing,” kata Manufandu.
Mantan Dubes RI untuk negara Columbia itu mengakui bahwa Pangkalan TNI AU Biak sangat strategis untuk kepentingan aspek pertahanan dan keamanan negara di wilayah Pasifik.
Pangkalan TNI AU Biak dulu saat Perang Dunia ke-II menjadi pedoman pertahanan tentara Sekutu dalam Perang Pasific melawan Jepang.
Mengingat posisinya yang sangat strategis itu dan kondisi saat ini dimana Bandara ns Kaisiepo Biak jarang diterbangi oleh pesawat komersial seperti Garuda Indonesia, Manufandu meminta pemerintah menghidupkan lagi aktivitas penerbangan di Biak sehingga mampu memberi akibat ekonomi bagi masyarakat setempat.
“Tolong pemerintah memperhatikan lagi Bandara Biak, jangan dibiarkan begitu saja, terkesan seperti diterlantarkan sehingga tidak lagi mempunyai nilai ekonominya,” ujar Manufandu yang hingga sekarang tetap dipercayakan sebagai penasihat pemerintah untuk urusan Papua.
Agar aktivitas penerbangan di Bandara Biak mampu ramai lagi, Manufandu mengusulkan agar dibuka rute penerbangan langsung dari Biak ke Australia dan Selandia Baru dan negara-negara di Kepulauan Pasific.
Manufandu berambisi penerbangan langsung rute Jakarta-Biak-Hawai-Los Angeles Amerika Serikat mampu dihidupkan kembali lantaran menyantap waktu tempuh yang lebih singkat jika dibandingkan dengan rute Jakarta-Singapura-Hongkong-Los Angeles.
“Banyak yang mampu dipikirkan dan dikembangkan jika kita betul-betul serius untuk menjadikan Biak sebagai sebagai sentra ekonomi di Papua. Tentu mesti hilangkan kecurigaan-kecurigaan sehingga kita mampu bangun yang terbaik,” ujarnya.
Sebelumnya Kementerian Pertahanan (Kemenhan) memastikan bahwa berita mengenai usulan penggunaan pangkalan militer di wilayah Republik Indonesia oleh Rusia, merupakan info yang tidak benar.
“Pemberitaan tentang usulan penggunaan pangkalan Indonesia oleh Rusia, Kemenhan menjelaskan bahwa buletin tersebut tidak benar. Terima kasih,” kata Kepala Biro Humas dan Informasi Kemenhan Frega Wenas Inkiriwang di Jakarta, Rabu (16/4/2025).
Adapun berita tersebut muncul berasas adanya pemberitaan media internasional yang mengutarakan bahwa Federasi Rusia mengusulkan kepada pemerintah Indonesia untuk menjadikan Lanud Manuhua di Biak, Papua, sebagai letak pangkalan bagi pesawat-pesawat militer Rusia.
Permintaan itu, disebutkan oleh buletin tersebut, disampaikan setelah pertemuan antara Menteri Pertahanan RI dan Sekretaris Dewan Keamanan Rusia pada Februari 2025, dengan maksud menempatkan pesawat-pesawat jarak jauh milik Russian Aerospace Forces (VKS) di Lanud Manuhua, yang berbagi landasan pacu dengan Bandara ns Kaisiepo.
Informasi itu pun direspons oleh personil Komisi I DPR RI TB Hasanuddin yang menegaskan bahwa pendirian pangkalan militer asing di wilayah Indonesia merupakan pelanggaran terhadap konstitusi dan bertentangan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif yang menjadi injakan utama diplomasi Indonesia.
“Konstitusi kita dan beragam peraturan perundang-undangan secara tegas melarang keberadaan pangkalan militer asing. Hal ini bukan hanya soal hukum, tetapi menyangkut prinsip kedaulatan nasional dan petunjuk politik luar negeri kita,” kata TB, Selasa
Dia juga mengingatkan bahwa keberadaan pangkalan militer asing, khususnya di area Asia Tenggara, berpotensi memicu ketegangan antarnegara personil ASEAN dan mengganggu stabilitas kawasan.
