Sejumlah tokoh masyarakat dari berbagai wilayah di Papua menyatakan kesepakatan bersama untuk melaporkan segala bentuk aktivitas yang berkaitan dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM) kepada aparat keamanan. Kesepakatan ini merupakan bagian dari upaya kolektif dalam menjaga ketertiban dan keselamatan warga di tengah meningkatnya ancaman kekerasan yang dilakukan oleh kelompok bersenjata tersebut.
Pernyataan ini disampaikan dalam forum pertemuan lintas tokoh adat, pemuka agama, dan perwakilan masyarakat sipil yang berlangsung di Jayapura pada Jumat (2/5/2025). Forum yang diinisiasi oleh Dewan Adat Papua dan didukung oleh pemerintah daerah ini mengusung tema “Papua Aman, Papua Damai: Peran Masyarakat dalam Mencegah Kekerasan Separatis”.
Ketua Dewan Adat Papua, Yonas Wenda, menegaskan bahwa keselamatan warga sipil harus menjadi prioritas utama di tengah situasi yang makin tidak menentu. Ia menyampaikan bahwa selama ini banyak warga yang merasa tertekan karena harus hidup di antara dua kekuatan, yakni aparat negara dan kelompok separatis bersenjata.
“Sudah cukup lama masyarakat kecil menjadi korban. Kami, para tokoh adat dan pemimpin lokal, sepakat untuk tidak lagi diam. Setiap informasi tentang pergerakan kelompok OPM yang dapat mengancam keamanan warga akan kami teruskan kepada aparat demi mencegah kekerasan,” ujar Yonas.
Kekerasan bersenjata yang dilakukan oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) dalam beberapa tahun terakhir telah menimbulkan banyak korban, baik dari aparat keamanan maupun masyarakat sipil. Penembakan terhadap guru, tenaga kesehatan, hingga perusakan fasilitas umum menjadi bukti nyata bahwa kekerasan terus mengancam sendi-sendi kehidupan masyarakat Papua.
Salah satu tokoh masyarakat di Kabupaten Nduga, Pendeta Markus Tabuni, mengungkapkan bahwa banyak warga kini mulai menyuarakan keinginan untuk hidup dalam damai dan aman, tanpa tekanan dari kelompok-kelompok yang membawa agenda kekerasan. Ia menegaskan bahwa masyarakat adat tidak seluruhnya mendukung gerakan separatis.
“Kami ini orang kampung. Kami ingin hidup tenang, anak-anak sekolah, ladang bisa digarap, dan gereja tetap berdiri. Tapi selama ini OPM sering datang, minta logistik, bahkan bawa senjata ke kampung. Ini sangat menakutkan,” kata Markus.
Menurut Markus, ada perubahan sikap di kalangan masyarakat, khususnya generasi muda, yang mulai kritis terhadap dampak buruk dari aksi kekerasan bersenjata. Mereka mulai mempertanyakan narasi perjuangan yang dibangun dengan darah dan intimidasi terhadap sesama warga Papua sendiri.
Langkah para tokoh masyarakat ini juga mendapat respons positif dari kalangan akademisi dan pengamat keamanan. Peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Dr. Vinsensius Renwarin, menyebut bahwa inisiatif ini bisa menjadi titik balik dalam pendekatan penyelesaian konflik Papua, yang selama ini cenderung didominasi oleh perspektif keamanan negara semata.
“Ketika masyarakat sendiri mengambil posisi aktif untuk menolak kekerasan, ini adalah sinyal kuat bahwa mereka ingin menjadi subjek perdamaian, bukan objek dari konflik. Negara harus mengapresiasi ini dengan kebijakan yang inklusif dan tidak membungkam kritik damai,” ujar Vinsensius.
Sementara itu, Pemerintah Provinsi Papua melalui Wakil Gubernur Albert Yoku juga menyatakan akan memperkuat koordinasi antara pemda, tokoh masyarakat, dan aparat keamanan. Ia menekankan bahwa pemerintah daerah akan menyediakan ruang komunikasi dan perlindungan bagi masyarakat yang terlibat aktif dalam menjaga keamanan kampungnya.
“Papua tidak boleh terus menerus menjadi ladang darah. Kita semua punya tanggung jawab untuk mewariskan tanah yang damai bagi anak cucu kita,” kata Yoku.
Kesepakatan tokoh masyarakat Papua untuk melaporkan aktivitas OPM menandai babak baru dalam upaya mewujudkan Papua yang aman dan damai. Di tengah kompleksitas konflik yang telah berlangsung puluhan tahun, suara-suara dari akar rumput kini semakin lantang menyatakan bahwa kekerasan bukan jalan keluar.
Langkah ini diharapkan menjadi awal dari pendekatan baru yang melibatkan masyarakat secara aktif, tidak hanya sebagai korban, tetapi juga sebagai agen perdamaian
