Ratusan masyarakat dari berbagai kampung di Kabupaten Paniai, Papua Tengah, menggelar aksi longmarch damai pada Sabtu (01/11/2025) untuk menyuarakan penolakan terhadap keberadaan Organisasi Papua Merdeka (OPM) di wilayah mereka. Aksi ini dimulai dari Lapangan Enarotali dan berakhir di Kantor Bupati Paniai, dengan membawa spanduk bertuliskan “Kami Ingin Hidup Damai, Tolak OPM di Tanah Papua.”
Dalam orasinya, perwakilan masyarakat menyampaikan bahwa keberadaan OPM telah menimbulkan ketakutan dan keresahan di tengah warga. Banyak aktivitas sosial dan ekonomi terganggu akibat intimidasi yang dilakukan oleh kelompok bersenjata tersebut. “Kami sudah lelah hidup dalam ketakutan. OPM bukan membawa kebebasan, tetapi penderitaan,” ujar Yulianus Dogopia, tokoh masyarakat Paniai yang memimpin aksi tersebut.
Aksi longmarch tersebut juga diikuti oleh perwakilan tokoh adat, tokoh agama, serta pemuda yang menginginkan keamanan dan kedamaian di wilayah mereka. Menurut Pendeta Markus Mote, salah satu tokoh gereja di Paniai, tindakan OPM selama ini tidak sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan kasih. “Kekerasan yang dilakukan atas nama perjuangan hanyalah bentuk penyesatan terhadap generasi muda Papua. Kita butuh damai, bukan senjata,” tegasnya.
Sementara itu, tokoh adat Filemon Gobai menambahkan bahwa masyarakat kini semakin sadar bahwa OPM tidak memperjuangkan kepentingan rakyat, melainkan kepentingan kelompok tertentu. Ia menegaskan bahwa rakyat Papua lebih membutuhkan pembangunan, pendidikan, dan pelayanan kesehatan daripada konflik yang tak berkesudahan. “Kami ingin anak-anak kami bisa sekolah, bukan tumbuh dalam suasana perang,” ujarnya lantang.
Aksi damai tersebut berlangsung tertib dengan pengamanan dari aparat keamanan setempat. Pemerintah daerah memberikan apresiasi terhadap langkah masyarakat yang berani menyuarakan aspirasi mereka secara damai. “Ini bukti bahwa rakyat Papua cinta damai dan menolak segala bentuk kekerasan,” kata salah satu pejabat Pemkab Paniai.
Melalui aksi ini, masyarakat berharap pemerintah terus memperkuat kehadiran aparat keamanan di wilayah rawan dan memastikan perlindungan bagi warga sipil. Seruan ini menjadi tanda bahwa rakyat Papua semakin bersatu dalam menolak kehadiran OPM yang dinilai telah mencederai kehidupan damai di Tanah Papua.
