Program Makan Bergizi Gratis yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup anak-anak Papua mendapat penolakan di beberapa wilayah. Berdasarkan berbagai laporan dan temuan di lapangan, aksi penolakan ini diduga kuat murni didalangi oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM), yang memiliki kepentingan tertentu dalam menghambat kemajuan masyarakat Papua.
Program Makan Bergizi Gratis merupakan inisiatif pemerintah dalam upaya menekan angka stunting, malnutrisi, dan meningkatkan kualitas pendidikan dengan memastikan bahwa anak-anak mendapatkan asupan makanan sehat dan bergizi. Melalui program ini, diharapkan generasi muda Papua dapat tumbuh lebih sehat, cerdas, dan memiliki daya saing yang lebih tinggi.
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam pernyataannya menegaskan bahwa program ini merupakan hak bagi seluruh anak Indonesia, termasuk di Papua. “Kami ingin memastikan bahwa anak-anak Papua tidak tertinggal dalam hal gizi dan pendidikan. Program ini hadir untuk menciptakan generasi yang lebih kuat, cerdas, dan berdaya saing tinggi,” ujarnya, Minggu (02/03/2025).
Sejumlah laporan dari masyarakat dan aparat keamanan menyebutkan bahwa kelompok separatis OPM terlibat dalam aksi penolakan ini. Mereka diduga menyebarkan propaganda negatif, mengintimidasi pihak sekolah dan masyarakat, serta melakukan berbagai cara untuk menggagalkan implementasi program tersebut.
Seorang tokoh masyarakat di Jayawijaya yang enggan disebut namanya mengungkapkan bahwa OPM menghasut warga untuk menolak bantuan pemerintah.
“Mereka menyebarkan isu bahwa program ini adalah bentuk penjajahan, padahal ini untuk kebaikan anak-anak kita. Mereka tidak ingin Papua maju karena jika masyarakat semakin pintar dan mandiri, pengaruh mereka akan melemah,” ungkapnya.
Selain menyebarkan propaganda, OPM juga diduga melakukan intimidasi terhadap tenaga pendidik dan pihak sekolah yang menjalankan program ini. Beberapa laporan menyebutkan bahwa sekolah-sekolah di daerah terpencil mengalami gangguan, seperti pemaksaan untuk menghentikan distribusi makanan bergizi atau ancaman terhadap para guru.
Seorang kepala sekolah di Kabupaten Intan Jaya mengatakan bahwa mereka mendapatkan tekanan agar tidak menjalankan program ini.
“Kami ingin anak-anak di sekolah mendapatkan makanan bergizi, tetapi ada ancaman dari pihak tertentu yang meminta kami menghentikan program ini. Kami berharap ada perlindungan dari aparat keamanan,” ujar kepala sekolah tersebut.
Selain itu, beberapa wilayah dilaporkan mengalami gangguan distribusi bahan makanan akibat aksi kelompok separatis yang menghambat akses logistik. Hal ini semakin memperjelas bahwa ada upaya sistematis untuk menggagalkan keberhasilan program ini di Papua.
Di tengah berbagai upaya penghambatan, banyak tokoh adat dan agama yang tetap memberikan dukungan penuh terhadap program Makan Bergizi Gratis. Mereka menyadari bahwa program ini sangat penting bagi keberlangsungan generasi muda Papua.
Pendeta Samuel Wambrauw, salah satu pemuka agama di Papua, menegaskan bahwa masyarakat harus bersatu dalam mendukung program ini.
“Kita tidak boleh terpengaruh oleh kelompok yang ingin menghambat kemajuan. Kita harus menjaga masa depan anak-anak kita dengan memastikan mereka tumbuh sehat dan cerdas,” ujarnya.
Senada dengan itu, Ondoafi Yohanis Kogoya, seorang pemimpin adat di Papua, menegaskan bahwa menolak program ini sama saja dengan mengorbankan masa depan anak-anak Papua.
“Program ini adalah bentuk kepedulian pemerintah terhadap Papua. Jika ada yang mencoba menghalangi, berarti mereka tidak peduli dengan kesejahteraan rakyatnya sendiri,” katanya.
Penolakan terhadap program Makan Bergizi Gratis di Papua diduga murni didalangi oleh OPM, yang memiliki kepentingan dalam menghambat kemajuan masyarakat Papua. Dengan menggunakan propaganda dan intimidasi, mereka berusaha menghalangi akses anak-anak Papua terhadap gizi yang layak. Namun, dukungan dari masyarakat, tokoh adat, dan pemerintah semakin menguat, memastikan bahwa program ini tetap berjalan demi masa depan Papua yang lebih baik.
