Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan mengklarifikasi informasi terkait bantuan modal bagi mama-mama asli Papua Pegunungan yang beredar melalui WhatsApp pekan lalu. Dalam pernyataan resmi, Pemprov menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar dan disebarkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Pernyataan ini disampaikan langsung kepada sekitar 500 mama-mama pedagang yang mendatangi Kantor Gubernur Papua Pegunungan di Wamena, Rabu (7/5/2025).
Sejumlah mama-mama pedagang asli Papua Pegunungan berkumpul di halaman Kantor Gubernur sekitar pukul 09.00 WIT, meminta penjelasan atas informasi bantuan UMKM yang disebut-sebut berasal dari Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan. Dalam pesan yang beredar, disebutkan bahwa mama-mama diminta mengumpulkan KTP dan membuka rekening bank sebagai syarat menerima bantuan.
Menanggapi hal tersebut, Penjabat Sekretaris Daerah Papua Pegunungan Wasuok Demianus Siep menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar dan telah mencemarkan nama baik Gubernur John Tabo, serta Pemprov Papua Pegunungan secara umum.
“Informasi ini murni hoaks dan merupakan tindakan yang harus dipertanggungjawabkan oleh oknum yang menyebarkannya. Pemerintah tidak pernah mengumumkan program bantuan modal bagi mama-mama pedagang,” ujar Wasuok Demianus Siep.
Dalam pertemuan tersebut, Asisten II Sekretariat Daerah Papua Pegunungan, Elai Giban yang menemui massa aksi, turut mempertegas bahwa tidak ada program bantuan usaha dari Gubernur dan Wakil Gubernur yang telah diumumkan secara resmi. Pihaknya telah meminta Pimpinan Dinas Perindakop dan Dinas Sosial Papua Pegunungan, untuk mencari sumber penyebar informasi tersebut dan melakukan klarifikasi lebih lanjut.
“Biasanya, bantuan dari Pemerintah selalu disertai dengan surat resmi yang dikeluarkan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, yang kemudian diinformasikan kepada masyarakat. Hingga saat ini, tidak ada surat resmi mengenai bantuan modal UMKM,” terang Elai Giban.
Pemprov Papua Pegunungan mengimbau kepada masyarakat untuk tidak mudah percaya terhadap informasi yang tersebar melalui media sosial, terutama yang tidak memiliki kejelasan atau sumber resmi. Pemerintah juga mendorong masyarakat untuk selalu memeriksa kebenaran informasi melalui kanal resmi Pemerintah sebelum bertindak.
“Kami meminta masyarakat tetap waspada dan mencari informasi yang benar melalui sumber resmi, sehingga tidak terjebak oleh informasi yang menyesatkan,” tutup Ass II Setda Papua Pegunungan.
Dengan adanya klarifikasi ini, Pemprov Papua Pegunungan berharap, tidak ada lagi penyebaran informasi palsu yang dapat meresahkan masyarakat, terutama terkait kebijakan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.
