Pemerintah Provinsi Papua meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memastikan bahwa tahapan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Papua dilakukan dengan cermat dan netral.
Penjabat Gubernur Papua, Ramses Limbong, menegaskan bahwa keputusan yang diambil harus matang agar tidak menimbulkan konflik baru di kemudian hari.
“Harapan kami, KPU segera memastikan jadwal tahapan PSU dan menerbitkan keputusan resmi. Prosesnya harus dilakukan secara cermat, karena situasi ini sensitif dan bisa berdampak luas,” kata Ramses.
Ia menambahkan bahwa PSU harus berjalan sesuai aturan agar tidak memicu ketegangan politik di Papua. “Ini menjadi peringatan agar tidak ada lagi hal-hal yang tidak perlu terjadi ke depan,” ujarnya.
Selain itu, Ramses menekankan pentingnya netralitas semua pihak dalam penyelenggaraan PSU, terutama KPU, Bawaslu, dan aparat keamanan.
“Semua pihak harus bertanggung jawab dan netral dalam menjalankan tugasnya. Jangan sampai ada intervensi yang bisa memperkeruh situasi,” kata Ramses.
Sementara itu, Pemprov Papua telah melakukan evaluasi kebutuhan anggaran PSU yang diajukan oleh KPU, Bawaslu, serta aparat keamanan. “Anggaran yang telah disepakati harus digunakan secara efisien dan transparan,” tegas dia.
