Proyek pembangunan Jalan Trans Papua kembali mendapat gangguan keamanan dari kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka (OPM). Insiden terbaru dilaporkan terjadi pada Rabu (13/8/2025) di salah satu ruas trans Papua.
Menurut keterangan sejumlah pekerja, kelompok OPM diduga melakukan penembakan ke arah alat berat, kendaraan operasional, serta para pekerja yag berada di lapagan. Aksi tersebut memaksa seluruh kegiatan dihentikan.
Tokoh masyarakat Puncak, Markus Murib, turut mengecam aksi kekerasan yang menghambat pembangunan. Ia menegaskan bahwa masyarakat di daerah pegunungan tengah sangat membutuhkan akses jalan yang memadai untuk membawa hasil bumi ke pasar dan mengakses layanan kesehatan.
“Kami ini ingin hidup tenang. Jalan ini memudahkan kami membawa hasil kebun ke kota. Kalau terus diganggu, yang rugi adalah rakyat kecil,” tegas Markus, Kamis (14/8/2025).
Sementara itu, seorang pemuka agama setempat, Pendeta Yonas Tabuni, menyerukan kepada semua pihak untuk menghentikan kekerasan dan mengedepankan dialog.
“Masyarakat ingin damai dan sejahtera. Proyek ini membawa harapan besar, bukan ancaman. Mari kita jaga agar pekerjaan ini bisa selesai tanpa pertumpahan darah,” ujarnya.
Data dari pemerintah daerah menunjukkan bahwa pembangunan Jalan Trans Papua di wilayah Puncak sudah mencapai 65% dan ditargetkan rampung pada 2026. Jalan ini diharapkan dapat mempersingkat waktu tempuh Wamena ke Ilaga dari dua hari perjalanan menjadi hanya enam jam.
Namun, sejak awal 2024, sudah tercatat setidaknya lima kali gangguan bersenjata di lokasi proyek, yang membuat pengerjaan berjalan lambat. Kontraktor dan pihak keamanan berupaya mencari solusi agar kegiatan konstruksi bisa dilanjutkan dengan aman.
Warga berharap agar pihak yang menolak pembangunan dapat memahami manfaat jangka panjangnya. Selain memperlancar arus barang dan jasa, keberadaan jalan ini diyakini akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan membuka akses pendidikan dan pelayanan kesehatan yang lebih cepat.
