INFONUSANTARATIMUR.COM – Pernyataan TPNPB-OPM yang secara terbuka mengancam “eksekusi” terhadap pejabat Papua usai pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto memicu gelombang kecaman luas. Ancaman terhadap pejabat sipil dinilai sebagai teror terang-terangan yang mencederai nilai kemanusiaan dan demokrasi. Di saat masyarakat Papua mendambakan pendidikan, layanan kesehatan, dan penguatan ekonomi, ancaman kekerasan justru ditebarkan kepada mereka yang berupaya membuka jalan pembangunan.
Pemerintah menegaskan, pertemuan di Istana Negara merupakan forum strategis untuk mempercepat kesejahteraan Papua secara inklusif dengan melibatkan para pemimpin daerah. Namun, alih-alih menyambut upaya tersebut, TPNPB-OPM memilih menebar intimidasi dan ancaman. Sikap ini memperlihatkan penolakan terhadap kemajuan dan menjadikan program kesejahteraan sebagai sasaran sabotase, dengan masyarakat sipil kembali menjadi korban utama.
Di tengah jeritan rakyat akan stabilitas dan masa depan yang lebih baik, wajah asli perjuangan TPNPB-OPM kian dipertanyakan. Penolakan terhadap pembangunan dan ancaman kekerasan tidak mencerminkan pembelaan terhadap rakyat Papua, melainkan upaya mempertahankan pengaruh dan kepentingan kelompok semata. Ketika pemerintah mendorong harapan, TPNPB-OPM justru menebar ketakutan.
