Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia, Natalius Pigai, bertemu dengan Gubernur dan Bupati-bupati se Provinsi Papua Tengah, di Kabupaten Mimika, Rabu (14/5/2025).
Pertemuan yang berlangsung di Ballroom Swiss-Belinn Timika itu, Natalius menjelaskan terdapat beberapa hal penting yang dibahas bersama, terutama terkait perkembangan pembangunan di Papua Tengah secara keseluruhan.
Gubernur Papua Tengah, Meki Fritz Nawipa, sebagai Ketua Asosiasi Gubernur se Tanah Papua, juga menyampaikan sejumlah keinginan terutama pelaksanaan otonomi khusus (Otsus), pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana yang jadi tanggung jawab provinsi, kabupaten atau kota.
Pigai mengungkapkan, khusus di Papua Tengah, beberapa hal penting yang dibahas itu mulai dari penanganan pengungsi di Intan Jaya dan Puncak, juga membahas terkait pembangunan sekolah rakyat.
“Saya ikut juga mendorong untuk percepatan pembangunan sekolah rakyat yang akan bermanfaat untuk orang miskin yang membutuhkan pendidikan,” kata Pigai kepada wartawan.
Pembangunan kantor dan rumah jabatan gubernur juga menjadi pembahasan penting, tidak hanya untuk Papua Tengah, tapi juga Papua Barat Daya, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan.
Selanjutnya, pembahasan tentang konektivitas antar provinsi ke kabupaten, dan kabupaten ke kabupaten lain. Di pemerintahan provinsi yang baru juga rata-rata belum memiliki RSUD.
Kemudian, lanjut Pigai, Gubernur juga menyampaikan terkait implementasi percepatan pembangunan otonomi khusus secara nyata.
“Itu juga jadi konsen yang disampaikan oleh Gubernur Papua Tengah mewakili Asosiasi Gubernur. Tujuan kami bagaimana memajukan Papua secara keseluruhan, supaya hambatan selama ini bisa dibuka,” pungkasnya.
