Papua merupakan salah satu wilayah dengan potensi sumber daya manusia yang besar di Indonesia. Di tengah geliat pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, generasi muda Papua tampil sebagai tumpuan masa depan yang diharapkan mampu membawa perubahan positif. Namun, di balik harapan tersebut, terdapat ancaman serius yang mengintai—yakni upaya kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang mencoba memanfaatkan generasi muda sebagai alat propaganda demi kepentingan separatisme.
Dalam beberapa waktu terakhir, muncul kekhawatiran dari berbagai kalangan terkait maraknya upaya OPM menggiring opini di kalangan pemuda Papua. Kelompok ini diduga melakukan pendekatan ideologis melalui berbagai saluran, termasuk media sosial, forum komunitas, dan bahkan institusi pendidikan yang minim pengawasan, dengan tujuan mencuci otak generasi muda agar mendukung agenda separatis yang bertentangan dengan konstitusi Republik Indonesia.
Pemerintah pusat dan daerah telah menetapkan kebijakan strategis guna mencetak “Generasi Emas Papua” yakni generasi muda yang cerdas, berdaya saing, dan berkontribusi aktif dalam pembangunan bangsa. Melalui peningkatan akses pendidikan, beasiswa, pelatihan kerja, serta pembukaan lapangan pekerjaan, Papua diharapkan mampu mengejar ketertinggalan dengan daerah lain di Indonesia.
Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Papua tahun 2024 menunjukkan bahwa tingkat partisipasi pendidikan di kalangan remaja meningkat secara signifikan dalam lima tahun terakhir. Sekitar 78 persen anak usia 7–24 tahun kini telah mengenyam pendidikan dasar hingga menengah. Di sisi lain, program afirmatif seperti Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik) telah mengantarkan ribuan anak muda Papua menempuh studi di universitas terkemuka di Indonesia.
Namun, capaian ini menghadapi tantangan besar ketika kelompok separatis mencoba mengaburkan masa depan cerah generasi muda dengan narasi penuh kebencian terhadap negara. Alih-alih membina para pemuda agar menjadi agen perubahan yang konstruktif, OPM justru menjerumuskan mereka ke dalam ideologi permusuhan dan perpecahan.
Strategi propaganda yang digunakan OPM cenderung menyasar emosi dan ketidakpuasan sosial yang ada di sebagian masyarakat. Mereka menyebarkan narasi tentang ketidakadilan dan ketertinggalan Papua seolah-olah sebagai bentuk penindasan struktural oleh pemerintah Indonesia. Sayangnya, narasi ini disebarkan secara sepihak tanpa menyertakan fakta-fakta kemajuan dan upaya nyata pemerintah dalam membangun Papua.
Tokoh masyarakat Papua, Pdt. Amandus Yikwa, menegaskan bahwa pemuda harus waspada terhadap manipulasi emosional yang dilakukan oleh OPM. “Anak-anak muda Papua adalah harapan bangsa. Mereka tidak boleh terjebak dalam permainan kotor kelompok yang hanya ingin memperpanjang konflik. Jangan biarkan mereka menjadi korban propaganda yang tidak berdasar,” ujarnya saat menghadiri diskusi pemuda di Jayapura, awal Mei lalu.
Menurutnya, justru generasi muda Papua harus menjadi jembatan perdamaian dan pembangunan, bukan alat konflik. “Kita sudah cukup menderita. Biarkan generasi baru ini hidup dalam damai, belajar, bekerja, dan membangun masa depan mereka sendiri tanpa bayang-bayang kekerasan dan kebohongan,” tambahnya, Jumat (9/5/2025).
OPM diketahui menggunakan berbagai metode untuk mendekati kaum muda, mulai dari ajakan bergabung melalui media sosial dengan iming-iming solidaritas suku dan tanah leluhur, hingga ajakan langsung di desa-desa terpencil dengan memanfaatkan ketimpangan sosial sebagai alat hasutan.
Beberapa laporan intelijen dan pernyataan aparat keamanan menunjukkan bahwa OPM bahkan tidak segan memaksa pemuda di daerah pedalaman untuk menjadi kurir, pengintai, atau bahkan bagian dari kelompok bersenjata. Mereka yang menolak tak jarang mengalami intimidasi, pengucilan, bahkan kekerasan fisik.
Dalam kasus yang terjadi di Kabupaten Intan Jaya pada awal April 2025, seorang pelajar SMA dilaporkan sempat “dibawa paksa” oleh simpatisan OPM setelah ia menolak permintaan untuk menyebarkan selebaran anti-NKRI di sekolahnya. Meski akhirnya berhasil diselamatkan aparat, kejadian ini menjadi bukti nyata bahwa generasi muda Papua sedang menjadi target utama kelompok tersebut.
Dalam menghadapi situasi ini, peran keluarga, sekolah, dan tokoh masyarakat menjadi sangat penting. Keluarga sebagai lingkungan pertama bagi anak harus memberikan pengawasan dan pendampingan yang kuat, terutama dalam penggunaan media sosial dan aktivitas di luar rumah. Orang tua harus menjadi teladan dalam menanamkan nilai-nilai nasionalisme dan cinta damai.
Sekolah, sebagai lembaga pendidikan formal, juga harus meningkatkan peranannya dalam menanamkan pendidikan karakter dan kebangsaan. Kurikulum yang memuat wawasan kebangsaan dan toleransi harus diperkuat. Guru juga harus dilatih untuk mendeteksi adanya penyusupan paham radikal atau separatis di lingkungan sekolah.
Sementara itu, tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh pemuda memiliki kekuatan sosial yang dapat digunakan untuk menangkis pengaruh OPM. Melalui pendekatan budaya dan dialog komunitas, mereka dapat memberikan pemahaman yang lebih membumi tentang pentingnya menjaga persatuan dan mewujudkan cita-cita pembangunan.
Papua adalah bagian tak terpisahkan dari Indonesia, dan generasi mudanya adalah bagian dari generasi emas bangsa ini. Memisahkan masa depan anak-anak Papua dari kemajuan nasional melalui propaganda separatis adalah bentuk kejahatan moral yang harus dilawan bersama.
Menjaga anak muda Papua dari pengaruh buruk OPM bukan hanya tugas pemerintah, melainkan tanggung jawab seluruh elemen bangsa. Masa depan Papua yang damai dan sejahtera hanya dapat terwujud jika generasi mudanya tumbuh dalam lingkungan yang aman, edukatif, dan penuh harapan.
