Staf Khusus Menteri Pertahanan Bidang Kedaulatan NKRI Lenis Kogoya menyatakan, ke depan tidak akan ada lagi penolakan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Papua.
Menurutnya, pendekatan baru yang melibatkan masyarakat lokal secara aktif telah berhasil menghilangkan kekhawatiran sebelumnya. “Papua ke depan tidak ada lagi untuk menolak makan gratis, tapi pola harus diubah,” kata Lenis saat ditemui di Gedung Kementerian Pertahanan, Jakarta, Jumat (9/5/2025).
Lenis mengaku sudah mengunjungi wilayah-wilayah di Papua yang sebelumnya menolak MBG. Saat berkunjung dan berdialog dengan masyarakat, Lenis menjelaskan program MBG merupakan program nasional yang tidak hanya menyasar Papua.
Namun, untuk konteks Papua, pendekatan yang digunakan lebih spesifik dan kultural, termasuk dengan merekrut masyarakat asli Papua sebagai pengelola dapur umum yang menyediakan makanan bagi siswa.
“Di Papua, satu dapur itu terdiri dari 50 orang, dan 47 di antaranya adalah masyarakat lokal yang dilatih dan dibina untuk mengelola langsung. Mama Papua yang masak, Mama Papua juga yang melayani. Masa orang Papua bunuh orang Papua? Itu tidak mungkin,” ujarnya.
Pernyataan ini menanggapi isu-isu yang berkembang, termasuk tudingan yang menyebut program MBG sebagai bentuk genosida atau penyebaran makanan beracun.
Menurut Lenis, tudingan tersebut tidak berdasar dan justru menyesatkan.
“Jadi isu yang dibilang genosida, racun itu bohong semua. Karena sistemnya sudah diubah. Jadi sekali lagi, itu isu-isu yang menyesatkan, dibuat sendiri,” tutur Letkol TNI Tituler ini.
Dalam kunjungannya ke sejumlah daerah seperti Timika, Nabire, Wamena, dan Jayapura, Lenis mengaku melihat sendiri antusiasme anak-anak terhadap program ini.
Lenis juga menyebutkan bahwa program MBG telah menstimulasi roda ekonomi lokal. Sayur-mayur dan bahan makanan lain yang digunakan dalam program tersebut dibeli langsung dari hasil pertanian warga.
“Sekarang badan gizi kan bisa beli masyarakat punya, jadi ada pendapatan masyarakat. Jadi kasih uang mereka bikin berkebun atau buka ladang, sayurnya masukkan di badan gizi. Masyarakat, anak sekolahnya dikasih makan sayur yang segar-segar,” ujar Lenis.
“Berarti kan uang juga masyarakat dapat, anak-anak juga makan juga bergizi, berarti kan semuanya kesejahteraan muncul,” sambungnya.
Terkait menu makanan, Lenis mengakui sempat ada protes soal menu yang tidak sesuai dengan kebiasaan makan masyarakat Papua, seperti pemaksaan makan nasi.
Namun, hal itu kini telah menjadi perhatian dan disesuaikan melalui dialog antara pemerintah dan masyarakat.
“Makanan itu ambil dari daerah. Sayurnya, lauknya, disesuaikan dengan yang biasa dikonsumsi warga Papua,” jelasnya.
Namun demikian, Lenis menekankan untuk wilayah yang masih tergolong zona merah, seperti Yahukimo, Intan Jaya, dan Puncak Jaya, pelaksanaan program harus dilakukan secara hati-hati dan terkoordinasi.
“Saya pesannya yang satu, khususnya pada Badan Gizi Nasional, ingatkan ya, baik dari pimpinan sampai unsur di bawah di lapangan, wilayah timur, kalau daerah lain yang aman itu boleh, silakan. Tapi wilayah timur, baiknya koordinasi ke saya, atau koordinasi kami yang tim khususnya di Papua. Jangan mereka jalan sendiri,” pungkasnya.
