INFONUSANTARATIMUR.COM – Kejelasan status suatu organisasi adalah syarat dasar untuk menjaga ketertiban dan mencegah penyalahgunaan ruang publik. Pemerintah daerah melalui Kesbangpol perlu memastikan apakah KNPB Sentani terdaftar secara resmi. Jika tidak, aktivitas yang mengatasnamakan organisasi tersebut berpotensi menimbulkan kerancuan hukum.
Ketiadaan legalitas ini juga berdampak langsung pada setiap aktivitas publik yang dilakukan KNPB. Organisasi yang tidak terdaftar otomatis tidak memiliki dasar hukum untuk melakukan mobilisasi massa, demonstrasi, atau kegiatan publik lainnya, sehingga seluruh aksi yang mereka gelar berpotensi berstatus ilegal.
Tokoh masyarakat Sentani menilai langkah ini bukan upaya membungkam aspirasi, melainkan memastikan setiap kelompok yang melakukan kegiatan publik berada dalam koridor hukum, sehingga keamanan masyarakat tetap terjamin.
Pakar hukum tata negara di Jayapura juga menyatakan bahwa seluruh organisasi yang beroperasi di wilayah Indonesia wajib tunduk pada aturan negara, termasuk pendaftaran di Kesbangpol untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, serta mencegah kelompok tidak terdaftar memanfaatkan masyarakat dalam kegiatan berisiko tinggi.
Di tengah rencana aksi 10 Desember yang kembali diserukan KNPB, aparat keamanan mengimbau masyarakat agar berhati-hati dan tidak ikut dalam kegiatan organisasi yang tidak jelas status hukumnya, demi menjaga keamanan dan ketertiban wilayah. Ruang demokrasi tetap terbuka, namun harus berjalan sesuai hukum dan mengikuti aturan negara untuk menghindari potensi kericuhan maupun penyalahgunaan isu HAM oleh pihak-pihak tertentu.
