Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebut ada 101 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk melayani Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh wilayah Papua.
Sebanyak 101 SPPG itu sekitar 25 persen dari target 414 SPPG yang akan dibangun di Papua.
“Di Papua sudah ada sebanyak 101 dari 414 SPPG yang harus ada. Jadi, sudah sekitar 25 persen. Namun, belum menjangkau daerah-daerah yang terpencil,” katanya di Heritage Center, Jakarta, Kamis (21/8/2025).
Dadan mengemukakan, setidaknya harus ada satu SPPG untuk satu desa di Papua agar MBG mampu menjangkau seluruh wilayah, termasuk yang paling terpencil.
“Misalnya di Papua itu ada 7.000 desa, jadi saya pikir 7.000 kampung itu harusnya satu kampung satu SPPG. Jadi, yang 101 itu baru di daerah aglomerasi, bukan di daerah-daerah terpencil,” ujar dia.
Ia memaparkan tantangan utama pendistribusian MBG di Papua yakni terkait transportasi dan tingkat kemahalan yang tinggi akibat biaya logistik untuk distribusi yang juga naik.
“Kesulitannya di Papua terutama transportasi dan kemahalan, juga ada hal lain terkait dengan persepsi ya, jadi kami harus berjuang di Papua lebih intensif karena ada dugaan-dugaan bahwa makan bergizi ini harus diberikan oleh warga setempat. Oleh karena itu, saya sudah bekerja sama dengan pemerintah daerah-pemerintah daerah agar yang masak di Papua ini mama-mama saja,” ucap Dadan.
Selain itu, tantangan lain yang dihadapi oleh BGN dalam mendistribusikan MBG di Papua yakni tingkat kemahalan tinggi di beberapa wilayah. Oleh karena itu, BGN menerapkan anggaran berbasis penggunaan atau at-cost.
“Untuk bahan baku ini sifatnya at-cost, operasional at-cost, jadi berbasis penggunaan. Kalau di daerah Jawa, secara umum Rp10.000, tetapi di daerah-daerah dengan kemahalan tinggi, contohnya di Intan Jaya, Papua Tengah, Rp60.000. Di Papua yang lain, kemarin ada yang Rp22.000 enggak cukup, kita naikkan jadi Rp25.000. Bahan baku ini sangat tergantung dari kemahalan daerah,” ujarnya.
Dadan mengemukakan, Program MBG yang digagas pemerintah bukan sekadar upaya pemenuhan gizi, melainkan juga telah menjadi penggerak ekonomi baru di tingkat masyarakat. Data BGN menunjukkan, hingga pertengahan Agustus 2025, sudah berdiri 5.905 dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang melayani sekitar 20,5 juta penerima manfaat.
Pendirian dapur-dapur tersebut dilakukan melalui kolaborasi dengan pengusaha lokal, organisasi masyarakat, serta lembaga swadaya masyarakat, tanpa menambah beban pada APBN 2025. Investasi yang terserap dari masyarakat untuk membangun infrastruktur dapur diperkirakan mencapai Rp12 triliun.
