Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Yahukimo, Arius Yahuli, ST mempertanyakan kejelasan tujuan kunjungan kerja Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan ke Yahukimo yang melibatkan enam kementerian terkait. Menurutnya, hingga saat ini belum ada penjelasan resmi dari pemerintah provinsi maupun kementerian mengenai maksud kunjungan tersebut.
“Kami mempertanyakan kejelasan kunjungan kerja Wakil Gubernur bersama enam kementerian. Sampai hari ini, belum ada informasi yang pasti kepada masyarakat terkait tujuan utama kunjungan tersebut. Ini penting agar publik tidak salah menafsirkan,” ujar Arius Yahuli di Dekai, Yahukimo, Sabtu (14/6/2025).
Arius menyatakan, pihaknya mendukung penuh program pemerintah pusat terkait rencana pembangunan 10.000 unit rumah yang akan dibagi ke delapan kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan, termasuk Yahukimo. Ia menilai program tersebut sangat baik untuk membantu masyarakat, khususnya masyarakat asli Yahukimo.
Namun, ia juga menyoroti rencana pembukaan 4.000 hektare lahan di kawasan Moroku, Kampung Muara. Ia meminta pemerintah provinsi dan kementerian terkait memberikan penjelasan secara terbuka dan rinci kepada masyarakat, terutama menyangkut dampak, manfaat, serta keterlibatan masyarakat adat sebagai pemilik hak ulayat.
“Kami memahami bahwa masyarakat adat khususnya Suku Momuna belum sepenuhnya paham terkait penanaman dan pengolahan padi hingga pemasaran. Karena itu, pemerintah harus memberikan jaminan kepastian agar program ini tidak merugikan masyarakat adat,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan pemerintah agar tidak membuka peluang bagi praktik-praktik yang berpotensi menjadi bentuk penjajahan baru melalui program transmigrasi yang berujung pada penguasaan tanah adat.
“Tanah adat Suku Momuna bukan tanah kosong. Kami minta pemerintah tidak melakukan pembebasan lahan tanpa ada kesepakatan yang terikat secara adat,” ujarnya.
Selain itu, Arius juga menyerukan kepada para intelektual, tokoh gereja, kepala suku, dan aktivis kemanusiaan di Yahukimo untuk bersatu menjaga tanah dan hutan dari ancaman eksploitasi liar oleh investor asing. Menurutnya, sumber daya alam (SDA) Yahukimo yang melimpah, seperti cadangan emas dan batu bara, harus diawasi secara ketat oleh masyarakat adat agar tidak dieksploitasi tanpa manfaat yang jelas bagi masyarakat setempat.
“Kami sebagai pemilik atas sumber daya alam wajib mengawasi penuh agar kekayaan alam Yahukimo tidak dikuasai oleh pihak luar,” pungkasnya.
