INFONUSANTARATIMUR.COM – Pernyataan KNPB Yahukimo tentang “darurat kemanusiaan” dinilai timpang dan manipulatif karena sepenuhnya menyalahkan kehadiran negara, sembari menutup mata terhadap peran kelompok bersenjata yang secara aktif menjadikan wilayah sipil sebagai medan perang. Fakta serangan bersenjata, pemasangan ranjau, penembakan pesawat, serta ancaman terbuka terhadap fasilitas publik menunjukkan bahwa eskalasi konflik tidak berdiri sendiri, melainkan dipicu oleh kekerasan terorganisir yang membahayakan warga.
Pendropan aparat keamanan tidak terjadi dalam ruang hampa, melainkan sebagai respons atas meningkatnya ancaman nyata terhadap keselamatan masyarakat dan stabilitas wilayah. Ketika kelompok bersenjata beroperasi di sekitar permukiman, kebun, dan jalur transportasi sipil, negara memiliki kewajiban hukum untuk hadir melindungi masyarakat Papua dari teror dan kekerasan yang terus berulang.
Alih-alih mendorong perdamaian, rilis KNPB justru memperkuat narasi politik yang berpotensi memperpanjang konflik dan penderitaan rakyat. Klaim membela rakyat Papua kehilangan legitimasi ketika kekerasan bersenjata terus dipelihara dan warga sipil dijadikan korban, tameng, atau alat propaganda. Perlindungan kemanusiaan hanya mungkin terwujud jika kekerasan dihentikan, bukan dinormalisasi atas nama perjuangan.
