Keamanan dan kedamaian merupakan kebutuhan dasar yang menjadi hak seluruh warga negara Indonesia, termasuk masyarakat di wilayah Papua. Dalam beberapa tahun terakhir, dinamika keamanan di Papua menghadapi tantangan berat akibat aktivitas kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang terus menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Dalam situasi ini, kehadiran Aparat Keamanan (Apkam) di berbagai wilayah Papua menjadi langkah strategis dan konkret pemerintah dalam upaya melindungi masyarakat dari ancaman dan gangguan tersebut.
Aparat keamanan yang terdiri dari unsur TNI dan Polri, selama ini tidak hanya menjalankan tugas menjaga stabilitas keamanan, tetapi juga aktif berinteraksi dengan masyarakat secara humanis melalui pendekatan sosial, kemanusiaan, dan budaya. Di tengah opini publik yang kadang terbelah, peran Apkam di Papua sejatinya merupakan bentuk nyata dari komitmen negara dalam memastikan setiap warga Papua dapat hidup dalam suasana aman, damai, dan bermartabat.
Sejak lama, Papua telah menjadi kawasan yang rentan terhadap berbagai bentuk konflik, terutama yang berkaitan dengan aksi separatisme bersenjata. Kelompok-kelompok seperti OPM secara terang-terangan menolak kehadiran pemerintah Indonesia dan memilih jalur kekerasan dalam menyuarakan keinginannya. Sayangnya, kelompok ini tak jarang menjadikan masyarakat sipil sebagai tameng hidup, bahkan kerap kali menjadi korban dalam konflik bersenjata.
Serangan terhadap aparat negara, pembakaran fasilitas umum, penyanderaan guru dan tenaga medis, serta ancaman terhadap warga sipil yang dianggap tidak mendukung perjuangan mereka menjadi catatan kelam yang tidak bisa dikesampingkan. Dalam kondisi seperti inilah peran Apkam sangat vital: tidak hanya sebagai penjaga kedaulatan, tetapi juga sebagai pelindung warga sipil dari kekerasan dan intimidasi kelompok bersenjata.
Salah satu fungsi utama kehadiran aparat keamanan di Papua adalah memberikan rasa aman kepada masyarakat. Berbagai operasi pengamanan dan pendekatan teritorial dilakukan dengan memperhatikan kondisi sosial dan budaya masyarakat setempat. Apkam juga ditugaskan untuk membangun komunikasi dan kepercayaan dengan tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat demi menciptakan stabilitas di daerah yang rawan konflik.
Dalam sejumlah distrik, termasuk di wilayah Pegunungan Tengah dan Papua Selatan, pos-pos aparat keamanan dibangun bukan untuk menciptakan ketakutan, tetapi sebagai pusat penjagaan keamanan masyarakat. Di banyak tempat, pos tersebut juga berfungsi sebagai pusat layanan sosial, mulai dari bantuan kesehatan, pendidikan, hingga distribusi logistik saat terjadi bencana atau gangguan transportasi.
“Tujuan utama kami adalah menjaga masyarakat agar tetap merasa aman. Kami datang bukan untuk menakuti, tetapi untuk melindungi. Kami ingin anak-anak Papua bisa sekolah tanpa takut, petani bisa bekerja tanpa merasa terancam, dan masyarakat bisa beribadah dengan tenang,” ujar salah satu Komandan Pos di Distrik Ilaga, Papua Tengah, Jumat (25/4/2025).
Tidak sedikit warga Papua yang memberikan apresiasi terhadap peran Apkam di tengah masyarakat. Terutama di wilayah-wilayah terpencil yang sebelumnya terisolasi dan kerap menjadi sasaran intimidasi kelompok separatis, kehadiran aparat justru menjadi harapan baru.
Maria Magai, seorang warga Distrik Sinak, menyatakan bahwa kehadiran aparat telah membawa rasa tenang bagi keluarga dan lingkungan sekitar. “Sebelum ada pos aparat di sini, kami sering takut untuk keluar rumah. OPM kadang datang malam-malam, meminta logistik, mengancam warga yang dianggap mendukung pemerintah. Sekarang kami bisa beraktivitas lebih tenang,” ungkap Maria.
Hal senada juga disampaikan oleh Pendeta Markus Telenggen, tokoh agama dari wilayah Nduga, yang menyatakan bahwa perlindungan terhadap masyarakat sipil merupakan tanggung jawab negara yang tidak bisa ditawar. “Kekerasan bukan solusi. Rakyat harus dilindungi. Kehadiran aparat harus dimaknai sebagai bentuk hadirnya negara. Selama aparat bersikap humanis, masyarakat tentu akan mendukung.”
Konflik di Papua bukan hanya urusan aparat dan pemerintah, tetapi tanggung jawab bersama seluruh komponen bangsa. Masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, LSM, dan pemerintah harus bersatu dalam menolak kekerasan dan membangun masa depan Papua yang lebih baik.
Kehadiran Apkam bukan untuk menciptakan ketakutan, tetapi sebagai bentuk nyata hadirnya negara. Dengan terus memperkuat sinergi antara aparat dan masyarakat, memperluas program kesejahteraan, serta menegakkan hukum terhadap kelompok-kelompok yang menebar teror, Papua bisa kembali menjadi tanah yang damai, sejuk, dan bermartabat.
