Dalam rapat tertutup bersama seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Provinsi Papua Barat Daya, dibahas sejumlah anggaran yang terdampak efisiensi.
Salah satu yang menjadi perhatian adalah nasib pegawai honorer yang berpotensi terimbas kebijakan tersebut. Pj Sekretaris Daerah Papua Barat Daya, Jhoni Way, menegaskan bahwa tidak ada penambahan pegawai honorer sesuai instruksi pemerintah pusat.
Namun, ia tidak menutup kemungkinan bahwa pegawai honorer yang sudah ada saat ini juga akan terdampak efisiensi anggaran.
Selain itu, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk infrastruktur turut mengalami pemangkasan.
Perjalanan dinas pegawai dipotong hingga 50 persen, dan kegiatan seremonial dikurangi guna menyesuaikan dengan kebijakan efisiensi.
