Komite III Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) rapat kerja bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti, Selasa (4/2/2025).
Rapat dipimpin langsung Ketua Komite III DPD RI Filep Wamafma. Dalam rapat tersebut, Menteri Abdul Mu’ti mendapatkan masukan dari sejumlah senator.
Wakil daerah Papua Pegunungan itu meminta Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mendirikan sekolah menegah kejuruan (SMK) di dapilnya.
Di antaranya jurusan perbengkelan otomotif, tata boga, perhotelan, kesehatan, keguruan, pertanian, peternakan dan lain sebagainya.
“Ini yang perlu kami dorong. Kami lihat adik-adik kami punya bakat, hanya saja sekolah seperti itu tidak ada di Papua Pegunungan,” kata Arianto saat menyampaikan masukan kepada Menteri Abdul Mu’ti.
“Papua Pegunungan butuh pendidikan untuk mengejar ketertinggalan agar sama dengan daerah lainnya di nusantara,” tambahnya.
Menurutnya, dengan hadirnya SMK generasi Papua Pegunungan dapat menjawab tantangan di dunia kerja.
“Selain lanjut kuliah, mereka juga bisa langsung kerja dan tentunya menyerap tenaga kerja,” ujarnya.
Persoalan berikutnya lanjut Arianto Kogoya ialah minimnya tenaga pendidik atau guru. Ia mencontohkan, di Kabupaten Tolikara hanya terdapat sekitar 120 guru sementara jumlah sekolah 70. Sehingga sambung Arianto Kogoya, jika dibagikan satu sekolah hanya mendapatkan 2 guru.
Olehnya itu ungkap Arianto, untuk mensiasati persoalan tersebut, pemda setempat mengontrak guru.
Menurutnya, dengan hadirnya SMK generasi Papua Pegunungan dapat menjawab tantangan di dunia kerja.
“Selain lanjut kuliah, mereka juga bisa langsung kerja dan tentunya menyerap tenaga kerja,” ujarnya.
Persoalan berikutnya lanjut Arianto Kogoya ialah minimnya tenaga pendidik atau guru. Ia mencontohkan, di Kabupaten Tolikara hanya terdapat sekitar 120 guru sementara jumlah sekolah 70. Sehingga sambung Arianto Kogoya, jika dibagikan satu sekolah hanya mendapatkan 2 guru. Olehnya itu ungkap Arianto, untuk mensiasati persoalan tersebut, pemda setempat mengontrak guru.
“Kami juga sarankan agar menteri lakukan penertiban terhadap sekolah-sekolah di Papua Pegunungan,” tuturnya.
Arianto menuturkan, permintaan penertiban itu bukan tanpa alasan. Menurutnya, banyak sekolah yang dibuka tapi kualitas pendidikannya tidak terjamin.
“Kami juga usulkan menteri buat aplikasi untuk mengawasi guru apakah mereka melaksanakan tugasnya atau tidak,” pintanya.
Arianto menambahkan, terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) perlu dibuatkan rapot. Sehingga, dapat diketahui dampak dari program MBG terhadap anak-anak sekolah.
“Kami di Tolikara sudah melakukan program serupa. Jadi kami usulkan dibuatkan rapor,” pungkasnya.
