Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Mamberamo Raya, Provinsi Papua menggelar Fokus Group Discussion (FGD) dalam rangka penyusunan laporan evaluasi Pilkada 2024.
Ketua KPU Mamberamo Raya, Barnabas Dude mengatakan FGD tersebut bertujuan evaluasi dan mengukur keberhasilan selama pelaksanaan Pilkada 2024.
Hal yang dievaluasikan mulai dari kinerja KPU, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara KPPS, Panitia Pemungutan Suara PPS, dan Panitia pengawas distrik PPD di daerah tersebut.
“Dalam diskusi ini ada beberapa masukan dari Bawaslu, pengurus partai politik bahkan tim pemantau Pemilu akan menjadi bahan untuk menjadi pelaporan ke KPU Papua,” ujarnya.
Satu dari sejumlah persoalan yang mereka hadapi saat tahapan pelaksanaan Pilkada antara lain minimnya jaringan internet. Ini jadi penghambat komunikasi antara bawahan, bahkan itu menjadi satu penghambat dalam meng-input data.
“Beberapa kendala dimasukkan saat FGD akan diperhatikan ke depan, agar hal tersebut tidak terulang lagi kembali,” ujarnya.
Koordinator Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Mamberamo Raya, Marta Widyanti Puji Lestari mengatakan, FGD ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja maupun kelembagaan.
“Jadi ada empat faktor yaitu pemilihan, non pemilihan, kelembagaan dan faktor eksternal itu menjadi evaluasi kami secara menyeluruh, terhadap kinerja kami selama Pilkada ini,” ujarnya.
Sebab, masukan dalam Forum Group Discussion dari Bawaslu, tim pemantau Pemilu, pengurus partai politik dan masyarakat, merupakan mengukur kinerja atas terlaksananya Pilkada KPU ke depan
Tim Pemantau Pilkada Aliansi Demokrasi Untuk Papua atau ALDP Mohammad Pietet Alhamid mengatakan, pihaknya melakukan pemantauan di daerah tersebut sejak masa tenang pada 24-26 November 2024.
“Kami masih ada temukan berbagai Alat Peraga Kampanye atau APK terpasang di tempat-tempat umum. Adapun di hari pemungutan suara pada 27 November 2024, masih ada yang mendistribusikan logistik,” ujarnya
Akan tetapi, hal tersebut tidak bisa dihindari karena faktor medan dan geografis , dalam pendistribusian logistik ada yang hanya bisa diakses dengan menggunakan helikopter dan perahu motor.
Pada hari pemungutan suara 27 November 2024 ditemukan beberapa masyarakat menggunakan undangan orang lain.Dalam melaksanakan tugas, para penyelenggara tingkat KPPS banyak melakukan kejanggalan.
ALDP meminta ada peningkatan kualitas dan integritas PPS, KPPS, dan PPD. Karena pada pungut hitung terlalu lama hingga berulang-ulang. Padahal sudah ada bimbingan teknis oleh KPU.
“Kami garis bawahi bahwa penyelenggara tingkat bawah terlihat mengalami kesulitan dalam pengisian formulir C-Hasil dan formulir D-Hasil padahal hal tersebut sudah bimtek oleh KPU, kami harapkan kualitas dan kuantitas penyelenggara bisa ditingkatkan,” ujarnya.
