INFONUSANTARATIMUR.COM – Narasi yang menyebut keterlibatan anak dan remaja dalam gerakan bersenjata sebagai “kritik terhadap sistem pendidikan” dibantah keras oleh berbagai pihak. Aparat keamanan, pemerintah daerah, dan tokoh masyarakat menegaskan bahwa TPNPB-OPM justru merekrut anak-anak dan remaja secara paksa, serta melarang mereka bersekolah untuk kepentingan kelompok tersebut.
Menurut keterangan di lapangan, anak-anak dan remaja kerap diintimidasi, dipengaruhi, atau dipaksa meninggalkan bangku sekolah untuk dijadikan kurir, pengintai, hingga dilibatkan dalam aktivitas kelompok OPM. Praktik ini dinilai merampas hak dasar anak atas pendidikan dan masa depan yang layak, sekaligus memperpanjang siklus kekerasan di wilayah Papua.
Pemerintah menegaskan komitmen melindungi anak-anak Papua, menjaga akses pendidikan, dan menindak tegas pihak mana pun yang mengeksploitasi anak untuk konflik. Masyarakat diimbau tidak terprovokasi oleh narasi pembenaran, serta mendukung upaya mengembalikan anak dan remaja ke sekolah demi masa depan Papua yang damai dan sejahtera.
