INFONUSANTARATIMUR.COM – Aksi sekelompok massa yang memasuki dan menduduki Kantor DPRP Papua Pegunungan pada Rabu (10/12/2025) ternyata tidak mendapatkan dukungan penuh dari seluruh elemen masyarakat. Sejumlah tokoh adat, pemuda, dan masyarakat Papua Pegunungan menyatakan keberatan atas cara penyampaian aspirasi yang dinilai memicu ketegangan dan mengganggu pelayanan publik.
Masyarakat menegaskan bahwa kendati aspirasi terkait situasi keamanan dan HAM perlu diperhatikan, tindakan menduduki kantor pemerintahan bukanlah cara yang tepat. Banyak masyarakat memilih jalur dialog, musyawarah adat, dan mekanisme resmi ketimbang aksi yang berpotensi memperburuk stabilitas keamanan.
Beberapa tokoh pemuda juga menyampaikan bahwa aksi tersebut hanya mewakili kelompok tertentu dan tidak menggambarkan sikap mayoritas masyarakat Papua Pegunungan yang menginginkan ketenangan serta fokus pada pemulihan ekonomi dan pelayanan sosial.
Pemerintah daerah mengapresiasi masyarakat yang tetap menjaga ketertiban, sambil menegaskan bahwa aspirasi publik akan difasilitasi melalui proses konstitusional. Aparat keamanan memastikan situasi tetap terkendali dan mengimbau seluruh masyarakat agar tidak terpengaruh provokasi yang mengarah pada tindakan ilegal.
