INFONUSANTARATIMUR.COM – Ajakan Benny Wenda, untuk menggelar demonstrasi pada peringatan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) 10 Desember dinilai tidak relevan dengan situasi Papua saat ini. Sejumlah tokoh masyarakat, akademisi, dan pemimpin adat menegaskan bahwa seruan tersebut datang dari pihak yang tidak memiliki kewenangan konstitusional serta kerap menyampaikan narasi yang tidak mencerminkan kondisi lapangan di Papua.
Masyarakat Papua membutuhkan stabilitas keamanan, bukan mobilisasi aksi yang berpotensi memicu gangguan kamtibmas. Narasi yang berasal dari luar negeri sering kali tidak mempertimbangkan dinamika sosial dan kebutuhan warga setempat. Kebutuhan utama masyarakat Papua kini berfokus pada kepastian layanan pemerintah, percepatan pembangunan, dan penegakan hukum yang transparan.
Penyelesaian isu HAM di Papua memerlukan jalan damai, partisipasi masyarakat, serta pengawasan hukum yang transparan, bukan provokasi yang memancing konflik. Ajakan turun ke jalan yang tidak berlandaskan legalitas justru dapat menciptakan kerentanan baru. Aparat keamanan juga mengimbau masyarakat, mahasiswa, dan kelompok pemuda tidak terprovokasi oleh seruan pihak yang tidak memiliki dasar hukum.
