INFONUSANTARATIMUR.COM – Menjelang peringatan Hari HAM Internasional, seruan aksi nasional yang dikeluarkan Masyarakat Adat Independen Papua (MAI-P) justru mendapat penolakan dari sejumlah elemen masyarakat di Papua. Warga menilai ajakan aksi tersebut berpotensi mengganggu situasi keamanan dan ketertiban yang selama ini sudah mulai kondusif.
Sejumlah tokoh adat, pemuda, hingga komunitas lokal di Sorong, Timika, Merauke, dan Wamena menyatakan bahwa masyarakat saat ini lebih membutuhkan stabilitas untuk bekerja, berusaha, serta mempersiapkan perayaan Natal dan Tahun Baru.
“Kami ingin suasana damai. Jangan sampai ada aksi yang dimanfaatkan pihak tertentu untuk memicu kekacauan,” ujar salah satu tokoh masyarakat di Timika.
Warga juga menegaskan bahwa aksi tanpa izin kerap disusupi agenda yang tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat adat, serta berpotensi memunculkan simbol-simbol yang dilarang dan melanggar hukum.
Pemerintah daerah bersama aparat keamanan mengapresiasi sikap masyarakat yang memilih mengedepankan ketertiban serta memastikan bahwa setiap kegiatan publik harus mengikuti aturan yang berlaku, termasuk kewajiban pemberitahuan resmi dan jaminan tidak adanya unsur provokatif.
Penolakan masyarakat ini menjadi sinyal kuat bahwa warga Papua menginginkan kehidupan yang aman, damai, dan jauh dari aksi yang berpotensi menimbulkan konflik serta keresahan public.
