Ketua Komisi D DPRD Kota Jayapura, Deli Lusyana Watak mengungkapkan, keberadaan posyandu khusus lansia perlu ada di setiap distrik atau kelurahan di Kota Jayapura. Menurut Deli, alasannya adalah mengingat populasi lansia yang terus meningkat, sementara akses terhadap layanan kesehatan masih terbatas. Sebab itu, Komisi D DPRD Kota Jayapura mendorong Pemkot setempat untuk dapat menempatkan posyandu khusus lansia di setiap distrik.
Lanjut Deli, langkah yang dilakukan Komisi D tentunya adalah berkoordinasi dan bersinergi dengan Pemkot Jayapura untuk mendorong hadirnya posyandu khusus lansia.
“Jadi terkait tanggapan yang diminta oleh masyarakat supaya mendorong pemerintah untuk bisa membangun posyandu khusus lansia di setiap distrik itu kami sangat setuju, sangat bagus karena apa? Supaya para lansia ini lebih mudah mengakses layanan kesehatan,”katanya di Jayapura, Papua, Selasa (11/2/2025).
Deli tak memungkiri, bahwa memperlakukan lansia dan kelompok usia lainnya itu membutuhkan kekhususan, sehingga pelayanan kesehatan bagi para lansia harus dipisahkan dengan posyandu umum.
“Kita semua tahu bahwa merawat lansia dan kelompok umum itu tidak sama. Maka itu, dengan adanya posyandu khusus lansia, mereka (lansia) akan mendapatkan treatment khusus,” ujarnya.
Dia menambahkan lagi, bahwa posyandu khusus lansia akan memungkinkan para lansia mendapatkan pelayanan yang lebih terfokus dan sesuai dengan kebutuhan mereka.
“Dengan adanya posyandu khusus lansia, diharapkan para lansia dapat merasa lebih nyaman dan diperhatikan,” katanya.
Selain itu, Komisi D juga menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas kader posyandu, khususnya dalam menangani lansia.
“Kader posyandu perlu mendapatkan pelatihan khusus agar dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada lansia,” ujarnya.
“Selain pelatihan juga dari kemarin juga saya sempat bicara ke dinas untuk kader juga agar lebih diperhatikan terkait mungkin ada BPJS Ketenagakerjaannya seperti itu, insentif juga saya sudah bicara ada di notulen kami tentang insentifnya,”timpalnya.
Terkait keterbatasan anggaran yang kemungkinan menjadi penghambat dalam pembangunan posyandu khusus lansia, menurut Deli, bisa merangkul pihak ketiga (swasta).
“Ya, kalau memang anggarannya tidak memadai. maka kita harus memakai cara seperti itu (swasta),” katanya,”tuturnya.
Meski demikian, Komisi D akan terus berupaya mencari solusi untuk mengatasi kendala anggaran tersebut.
“Apalagi saat kami reses di daerah Dok 9 kali, masyarakat di sana juga meminta untuk dibuatkan posyandu lansia namun belum terealisasi,”bebernya.
Sebagai fungsi pengawasan, kata Deli, Komisi D akan terus memantau dan mengawasi rеаlisasi program pembangunan posyandu khusus lansia demi meningkatkan kualitas hidup para lansia di Kota Jayapura.
“Kalau dari DPR sendiri kami kan memiliki tugas salah satunya itu monitoring. Jadi kalau misalkan dari pemerintah sudah oke, kita tetap pengawasan dan monitoring agar terealisasikan dengan tepat sasaran seperti itu,” pungkasnya.
