Pengakuan mengejutkan datang dari juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat – Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM), Sebby Sambom. Dalam sebuah pernyataan terbaru, Sebby mengakui bahwa aksi-aksi kekerasan yang dilakukan oleh kelompok bersenjata OPM di berbagai wilayah Papua telah banyak melanggar hak asasi manusia (HAM).
Dalam wawancara yang beredar di media lokal, Sebby menyebut bahwa tidak semua tindakan kekerasan yang mengatasnamakan OPM sesuai dengan prinsip perjuangan mereka. Ia menegaskan, banyak insiden yang justru menjadikan warga sipil sebagai korban.
“Kami harus jujur melihat kenyataan. Ada tindakan-tindakan yang dilakukan oleh oknum di lapangan yang telah melampaui batas dan melanggar HAM. Ini harus diakui dan dievaluasi,” ujar Sebby, Minggu (17/8/2025).
Pengakuan ini dianggap sebagai salah satu pernyataan paling terbuka dari pihak OPM terkait dampak kekerasan terhadap masyarakat sipil.
Tokoh adat dari Kabupaten Nduga, Markus Wanimbo, menyebut bahwa pengakuan ini adalah langkah awal, tetapi belum cukup.
“Kalau sudah mengaku salah, harus berani meminta maaf kepada korban dan keluarganya. Jangan hanya bicara di media, tapi tindakannya di lapangan harus berubah,” tegas Markus.
Ia menambahkan bahwa selama ini rakyat kecil menjadi pihak yang paling menderita, kehilangan rumah, ladang, bahkan nyawa akibat konflik bersenjata.
Pendeta Yakobus Tabuni, tokoh gereja dari Lanny Jaya, menilai pernyataan Sebby harus menjadi momentum bagi OPM untuk mereformasi gerakannya. “Kalau mau bicara perjuangan, harus pegang teguh nilai kemanusiaan. Jangan sampai rakyat yang katanya dibela justru menjadi korban. Ini waktu yang tepat untuk berhenti menargetkan warga sipil,” ujar Pendeta Yakobus.
Pengakuan Sebby Sambom bahwa banyak aksi OPM melanggar HAM membuka babak baru dalam diskursus konflik Papua. Namun, publik menegaskan bahwa perubahan nyata di lapangan adalah satu-satunya bukti keseriusan dari pengakuan ini. Tanpa langkah konkret, pernyataan tersebut hanya akan menjadi catatan singkat di tengah panjangnya sejarah penderitaan rakyat Papua.
