Dalam upaya mewujudkan program pendidikan gratis di Provinsi Papua Tengah sebagai salah satu program unggulan Gubernur Meki Nawipa dan Wakil Gubernur Deinas Geley, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah menggelar dialog terbuka bertajuk “Merumuskan kebijakan bersama, mewujudkan pendidikan berkualitas, inklusif dan berkeadilan” yang diselenggarakan di aula Kantor Gubernur Papua Tengah, Nabire, Kamis siang (17/4/2025).
Adapun sekolah, lembaga dan yayasan pendidikan yang dihadirkan pada dialog yang dibuka secara resmi oleh Gubernur Meki Fritz Nawipa tersebut adalah Sekolah GENIUS, Yayasan Serafim, Program Sekolah Sepanjang Hari (UNIPA), Yayasan Pelayanan Desa Terpadu (PESAT), Sekolah Papua Harapan, SMA Negeri 3 Buper Jayapura, Jesuit Indonesia, Majelis Pendidikan Kristen, Yayasan Dharma Bakti Karya, Sekolah Pelita Harapan, Universitas Pelita Harapan, Yayasan Kaki Dian Emas, Sekolah Presiden, Sekolah Bagimu Negeri, Yayasan PPPK Petra Surabaya, Charis National Academy, Yayasan Kalam Kudus, Sekolah Ciputra, Yayasan Ipeka dan Universitas Presiden.
Sementara yang menjadi panelis adalah Pdt.DR. Yance Nawipa,M.Th, DR.Ir.Agus Sumule, Apolonarius Yogi,B.Soc.Sc.,M.Sc dan Lutfi Firdaus,S.Pd,M.Pd.
Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa dalam sambutannya pada pembukaan kegiatan mengungkapkan bahwa pendidikan adalah jalan utama menuju perubahan yang berkelanjutan.
“Seperti kita ketahui bersama, Provinsi Papua Tengah menghadapi berbagai tantangan dalam dunia pendidikan, seperti akses pendidikan yang belum merata, keterbatasan sarana dan prasarana, kurangnya tenaga pengajar di daerah terpencil, serta disparitas ekonomi yang menyebabkan banyak anak yang tidak mampu melanjutkan sekolah,” ungkapnya.
Namun menurut Meki, di balik tantangan tersebut, masih tetap ada harapan. Banyak lembaga dan yayasan pendidikan telah terlebih dahulu mengambil inisiatif dengan memberikan beasiswa, membangun sekolah-sekolah sederhana di pedalaman, serta mempraktikkan pendidikan berbasis budaya lokal yang relevan dengan kehidupan anak-anak di Papua Tengah. Inisiatif ini menjadi inspirasi bagi Pemprov Papua Tengah untuk merumuskan kebijakan pendidikan gratis dan berkualitas, dari jenjang PAUD hingga SMA/SMK, baik negeri maupun swasta.
“Kita menyadari bahwa pendidikan bukan sekadar tanggung jawab pemerintah, tetapi merupakan tanggung jawab kolektif. Dialog hari ini adalah bentuk konkret dari semangat kolaborasi, tempat kita duduk bersama, saling mendengarkan, dan saling menguatkan demi masa depan generasi muda Papua Tengah,” ujarnya.
Untuk itu Dia mengatakan bahwa Pemprov Papua Tengah membuka ruang sebesar-besarnya bagi kontribusi lembaga atau yayasan pendidikan dalam proses perumusan dan pelaksanan kebijakan pendidikan gratis, agar tidak ada lagi anak di Provinsi Papua Tengah yang tertinggal pendidikannya (no one left behind) karena keterbatasan ekonomi.
“Kita akan mengidentifikasi wilayah-wilayah prioritas yang perlu segera mendapat intervensi, termasuk kondisi sekolah, tenaga pendidik, serta kebutuhan siswa. Pemerintah siap menjalin kemitraan strategis dan berkeadilan dengan semua pihak yang memiliki komitmen terhadap pendidikan,” tuturnya.
